Lokakarya Penyusunan SOP Kerja Sama Antar Lembaga dalam Penanganan Individu Terasosiasi Paham Ekstremisme Kekerasan yang dilaksanakan pada 5 Agustus 2025 di Jakarta berhasil mempertemukan perwakilan dari lebih dari 10 kementerian/lembaga dan organisasi masyarakat sipil.
Pertemuan ini memperlihatkan semangat bersama untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam penanganan WNI yang terasosiasi dengan Foreign Terrorist Fighters (FTF), eks-napiter, serta keluarga mereka. Meski setiap lembaga sudah memiliki SOP internal, forum ini menjadi ruang strategis untuk mencari irisan, melengkapi celah yang ada, serta merumuskan pedoman teknis yang lebih operasional.
Seperti yang disampaikan oleh salah satu peserta Ibu Susi dari KPAI, pertemuan ini penting karena diharapkan melalui koordinasi antar lembaga upaya penanganan terorisme lebih solid dan terintegrasi
Peserta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memaparkan bahwa saat ini telah ada dua rujukan utama (Surat Keputusan Menko dan Perban BNPT) untuk penanganan FTF di tahap after border. Namun, diskusi menunjukkan bahwa ruang kontribusi masih terbuka, khususnya bagi tim dalam program STRIVE dan organisasi masyarakat sipil (OMS) lainnya. “Harapan kami mendengar terlebih dahulu, hasil dari pembahasan sebelumnya sehingga mungkin bisa memberikan masukan dan input juga nanti untuk apa namanya outcome yang diharapkan dari teman-teman,” ujar Ibu Dani dari BNPT.
Peserta menilai kegiatan ini tidak hanya memberikan update pengetahuan, tetapi juga memperkuat koordinasi kelembagaan, sekaligus menjadi wadah berbagi praktik baik dari pengalaman pendampingan lapangan.Ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan Bapak Wira perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia “Forum ini membuka ruang kerja sama dan memberikan banyak insight baru bagi kementerian kami.”
Ibu Yeski dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga berharap agar produk dari pertemuan ini menghasilkan pembaharuan pedoman atau SOP bagi anak dan Perempuan.
Selain itu, forum ini juga menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah serta penguatan mekanisme koordinasi lintas wilayah, agar reintegrasi benar-benar berjalan efektif di tingkat lokal. “Kerja sama yang saling melengkapi dalam rehabilitasi dan reintegrasi adalah kunci keberhasilan,” ungkap Bapak Libas dari Wahid Foundation. “Lokakarya ini menjadi kesempatan untuk update SOP dan memperkuat koordinasi dengan kementerian maupun OMS lainnya,” Ibu Triana dari Komnas Perempuan menambahkan.
Dengan tingkat kepuasan rata-rata 4,1 dari skala 1-5, kualitas narasumber 4,1, dan keterlibatan peserta secara aktif dalam diskusi 4,3, lokakarya ini dapat dikatakan sukses menciptakan ruang dialog yang konstruktif.
Cerita sukses ini membuktikan bahwa sinergi antara pemerintah dan OMS sangat mungkin diwujudkan. Lebih dari sekadar diskusi, forum ini melahirkan arah baru: program STRIVE dapat menjadi program strategis dalam memperkuat dan melengkapi SOP yang telah dimiliki oleh lembaga negara.
Penulis: Erni Kurniati